Wabah virus corona atau covid-19 jelas telah memporak-porandakan berbagai sektor dalam negeri; ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Wabaha covid-19 telah menyadarkan semua pihak betapa rapuhnya ketehanan nasional kita khususnya sektor kesehatan.
Hal itu pun ditegaskan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pandemi mendorong bangsa ini untuk berbenah. Presiden menegaskan pentingnya mereformasi sektor-sektor penting yang menjadi pilar ketahanan nasional, salah satunya seperti sektor kesehatan. Ketergantungan bahan baku obat-obatan dari sumberdaya luar negeri, alkes dan afkes yang belum memadai adalah pekerjaan rumah bersama untuk segera dibenahi.
Hal itu pun meresahkan seorang Dedy Mawardi, Juru Bicara Komite Penggerak Nawacita (KPN). Dirinya menyampaikansemua pihak harus peka hati dan pikiran atas apa yang disampaikan Presiden. Untuk merealisasikan hal tersebut, menurutnya perlu melibatkan banyak pihak.
“Perlu perhatian serius dari semua pihak, pandemi Covid-19 ini jadikan momentum kita berbenah diri dalam sektor kesehatan dan industri farmasi agar ketersediaan obat, alkes, faskes dapat terpenuhi dan diakses oleh masyarakat luas,” ujar Dedy kepada redaksi Selasa 12 Mei 2020.
Lebih lanjut Dedy menyampaikan bahwa pemerintah secepatnya menyusun masterplan dan road map industri kesehatan. BUMN sektor kesehatan harus didorong mengambil inisiatif dalam hal ini.
“Masterplan ini harus memberi insentif untuk tumbuh-kembangnya industri kesehatan, paling tidak ada tiga hal paling utama yang perlu tersedia yakni : jaminan pasar, infrastruktur dan regulasi yang mendukung, termasuk perpajakan. Khusus mengenai regulasi ini perlu dilakukan telaah secara menyeluruh dari hulu ke hilir” tutur jubir KPN Dedy Mawardi yang juga Sekjen Seknas Jokowi.
Dedy meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan insentif untuk bertumbuhnya industri farmasi dan alkes dalam negeri, juga dalam hal regulasi dan perijinan agar iklim usaha yang sehat sehingga industri lokal dapat bersaing, efektif dan efisien. BUMN agar didorong masuk ke industri bahan baku obat-obatan, sehingga mengurangi ketergantungan industri farmasi terhadap bahan baku dari luar yang mengakibatkan mahalnya harga obat-obatan.
“Kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang layak dan bila perlu memberikan negatif list untuk impor bahan baku. Road map industri farmasi perlu disusun dengan baik agar dalam prosesnya tetap terjamin ketersediaan obat dan tidak terjadi lonjakan harga,” papar Dedy.
Dedy juga meminta pemerintah untuk melibatkan banyak pihak, khususnya perguruan tinggi dan korporasi. Menurutnya Sinergi pemerintah, korporasi dan akademisi perguruan tinggi penting sebagai Triple-Helix suksesi industri farmasi dalam negeri.
“Sinergi dengan perguruan tinggi juga perlu ditingkatkan. Kita bisa lihat dalam tempo singkat ITB dan UI mampu membuat ventilator sendiri yang comply dengan standard rumah sakit. Lalu ada ITS dan beberapa perguruan tinggi lain mampu membuat robot RAISA dan alat test PCR,” ucapnya.
“Demikian juga dengan ventilator buatan PT. Dirgantara Indonesia, kemudian BPPT dengan alat rapid testnya. Ini menandakan bahwa potensi anak bangsa Indonesia tak kalah hebat dan punya daya saing tinggi” imbuhnya.
Dedy menilai hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa kita mampu, asalkan diberikan kesempatan. Ke depannya ia menyarankan agar alkes perlu dibuat oleh produksi anak bangsa sendiri.
“Ini tentunya pasti akan lebih murah dan mengurangi ketergantungan kita dari pihak luar, sehingga kita dapat membentuk ketahanan nasional dari sektor kesehatan dan farmasi. Semua ini tentunya berujung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau,” pungkas Dedy.
