Seperti diketahui bahwa Ketua Forum Komunikasi Jokowi (Forkom JKW2P) Dua Periode, Beni Iskandar mengatakan di salah satu media online, ‘meminta dan mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mundur dari jabatannya dan menuduh adanya Oligarki di lingkaran BUMN’, Rabu, 6 Mei 2020.
Pernyataan itu pun mendapat tanggapan dari Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi), Kornas menilai pernyataan tersebut masih terlalu dini dan tidak beralasan.
“Saya kira kurang tepat alasan pak Beni. Apalagi masih terlalu dini pernyataannya minta pak Erick mundur dari jabatannya,” kata Sekretaris Jenderal Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis, 7 Mei 2020.
Bahkan Akhrom Saleh juga menyampaikan di tengah pandemi Covid-19 ini merupakan ujian bagi para pemimpin yang sebenarnya.
“Tentu pertumbuhan ekonomi negatif akan mempengaruhi kinerja BUMN. Di sinilah kemampuan pak Erick Thohir diuji dalam menahkodai kapal sebesar BUMN di tengah badai. Maka kita berikan kesempatan pak Erick,” katanya.
Selain itu, Akhrom juga mengatakan apabila staf khusus dianggap mengarahkan dan mengendalikan Menteri merupakan tuduhan yang terlalu menyederhanakan masalah, simplifikasi, sesuai hal yang mustahil.
Karena itu, Akhrom menegaskan bahwa fungsi staf khusus adalah supporting system, mengambil peran di luar peran birokrasi normal.
“Fungsinya melengkapi apa yang diperoleh menteri dari jalur formal yang sering kali tidak mencerminkan kondisi real di lapangan,” terangnya.
“Fungsi dan penugasan yang khusus-khusus, sehingga menyatakan menteri di bawah kendali staf khusus adalah mustahil,” tegas Akhrom yang juga mantan aktivis pergerakan mahasiswa ini.
Seorang staf khusus harus dibekali kemampuan lintas sektor, termasuk komunikasi politik. Sebab, sering kali kebijakan kementerian tidak akan mampu memuaskan semua aspek. Nah, disaat seperti inilah domain dari staf khusus menjadi penting.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kornas-Jokowi, Abdul Havid Permana menambahkan, bahwa oligarki yang di maksud Ketua Forum Komunikasi Jokowi Dua Periode tersebut seharusnya di perjelas di alamatkan ke siapa. Ada baiknya juga di lengkapi dengan data supaya tidak terkesan fitnah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kornas-Jokowi, RJ Soehandoyo mengagakan bahwa sebaiknya semua pihak sekarang untuk tenang dan tidak membuat gaduh suasana.
“sekarang kan bulan suci ramadan, masyarakat butuh ketenangan untuk menjalankan ibadah puasanya agar lebih khusyu. Intrik-intrik politik bagusnya di rem dulu,” tutup RJ Soehandoyo mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI ini.
Sebagai informasinya bahwa Kornas-Jokowi juga tergabung dalam aliansi organisasi relawan Jokowi di Komite Penggerak Nawa Cita (KPN), yakni, Seknas-Jokowi, Bara-JP, KAPT, Almisbat, RPJB, MAPPAN-Indonesia, AM64, Blusukan Jokowi, Paguyuban Relawan Nusantara dan Pengawal Pancasila Damai.
