Gubernur Banten Wahidin Halim melalui surat keputusannya melakukan penarikan kas APBD dari Bank Banten ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Hal ini tertuang dalam surat keputusan Nomor 580/Kep.144-Huk/2020 yang ditandatangani pada 21 April 2020
Dalam pertimbangannya, berdasarkan berita acara pembahasan likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah Banten pada 21 April 2020, disepakati bahwa Bank Banten berdasarkan pendapat Kepala Perwakilan BI Banten sudah dalam kondisi tidak liquid dan mengalami setop kliring.
"Bahwa berdasarkan laporan salah satu Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Banten yang menyatakan bahwa kondisi bank tersebut di atas sekarang mengalami kesulitan likuiditas," begitu bunyi di pertimbangan kedua, Kamis 23 April 2020.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Wakil Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat membenarkan ada pemindahan kas daerah dari Bank Banten ke BJB. Tapi menurutnya itu tanpa melalui konsultasi ke dewan.
"Betul, sangat disayangkan, itu nggak mendasar. Gubernur nggak koordinasi dengan kita, kita nggak diajak bicara," kata Ade kepada wartawan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta nasabah tetap tenang soal kebijakan penarikan kas daerah dari Bank Banten ke Bank BJB. Kas daerah ditarik salah satunya untuk pembiayaan sosial.
"Masyarakat tetap tenang, karena kita masih menyelesaikan Bank Banten ini. Kalau kemarin kita memang menarik dana untuk pembiayaan social safety, bukan ditarik karena ketakutan, kepanikan," kata Wahidin di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Kamis 23 April 2020.
"Kita pemberitahuan ke DPRD, iya. Kita buatkan SK, kita menarik bank ini memindahkan ke Jabar untuk pemindahan RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)," ujar Wahidin.
"Memang ini soal modal, dari awal memang kurang," ucapnya.
Saat ini, Wahidin tengah menyiapkan cara untuk masyarakat bisa melakukan penarikan di Bank Banten. Ia juga mengatakan tak perlu panik dan hari ini akan melakukan konsultasi dengan kementerian terkait.
"Kita minta Bank Banten sama saya ke menteri," kata Wahidin.
