Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi diminta agar menerapkan lockdown di wilayahnya. Hal ini diminta Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang makin meluas di Sumut.
"Belajar dari daerah dan negara lain, semestinya ketika kasus sudah sampai seperti ini, Sumut harusnya memberlakukan lockdown total dengan berbagai macam konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan," ujar Salma kepada wartawan, Jumat 27 Maret 2020.
Sebagai informasi, hingga Kamis 26 Maret 2020, terdapat tiga orang yang meninggal di Sumut terkait Corona. Seorang di antaranya positif dan dua lainnya masih berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).
Selain itu, terdapat delapan orang pasien positif Corona yang masih dirawat dan 71 orang PDP serta 3.080 orang dalam pemantauan (ODP). Menurut Salman, lockdown bisa menjadi cara untuk mencegah Corona meluar. Dia pun menilai Sumut bisa meniru yang dilakukan Tegal, yakni memasang beton di perbatasan.
"Seharusnya begitu. Jadi di negara manapun yang selesai masalah mereka itu harus lakukan hal-hal seperti itu. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali atas instruksi gubernur atau kepala daerah di kabupaten/kota. Perlu dipetakan daerah mana saja yang sebarannya tinggi atau udah ada sebaran di kota mana saja itu harus cepat diambil tindakan," ucap Salman.
Salman mengatakan lockdown ini bakal berpengaruh terhadap banyak hal, salah satunya ekonomi. Dia menyarankan agar Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota di Sumut melakukan pergeseran anggaran besar-besaran.
"Terkait anggaran baik itu provinsi maupun kabupaten/kota itu harus pergeseran besar-besaran. Jangan ragu-ragu. Hal-hal terkait anggaran infrastruktur saat ini belum diperlukan, batalkan aja dulu proyek infrastruktur yang sekiranya tidak ada kaitannya dengan penyelesaian masalah COVID-19. Saya siap mendukung (proses pergeseran anggaran)," ujar politikus PKS ini.
Dia mengatakan anggaran itu bisa digunakan untuk kebutuhan operasional jika lockdown wilayah dilakukan. Anggaran tersebut juga disebutnya bisa dipakai untuk memperkecil dampak ekonomi bagi warga jika lockdown terjadi.
"Pertama operasional aparatur pemerintahan, aparat TNI/Polri di Sumut. Itu bekerja sama dengan Pemprov. Untuk melakukan lockdown besar-besaran atau total. Baik itu antisipasi warga masuk ataupun keluar dari Sumatera Utara. Kemudian kedua, anggaran dibutuhkan, tentu lockdown berdampak ekonomi. Terutama untuk masyarakat yang punya pendapatan harian. Jadi ini juga perlu dianggarkan semacam bantuan langsung tunai seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden, ada Rp 200 ribu akan dianggarkan. Kita harapkan Sumut dan kabupaten/kota terpapar menganggarkan untuk itu," jelasnya.
Salman juga meminta alat pelindung diri (APD) segera didistribusikan. Masjid dan rumah ibadah lainnya yang belum ditutup, kata Salman, harus segera disemprot disinfektan demi mencegah penyebaran Corona.
"Intinya program di rumah aja ini satu-satunya solusi bagi Sumatera Utara. Kemudian aparat Polisi, TNI, bekerja sama pemerintah untuk bubarkan setiap kerumunan yang ada. Tapi pertama itu lah betul-betul SOP keluar masuk dari dan ke Sumut harus standarnya baku. Misal, kalau terpaksa masuk harus dikarantina 14 hari. Siapa pun dia. Pemprov harus sediakan fasilitas karantina itu sebelum mereka berbaur dengan masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.
Kontributor Medan: Ekel
Editor: OYG
