Penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Indonesia angkanya semakin meningkat.
Sampai banyak tagar yang dibuat netizen untuk pemerintah berlakukan penutupan akses atau lockdown. Salah satunya ialah #Indonesia_LockdownPlease menjadi trending di Twitter.
Mengetahui hal tersebut, Peneliti Indef, Bhima Yudhistira mengungkapkan jika pemerintah harus hati-hati apabila mau mengambil langkah lockdown.
Pasalnya, masyarakat miskin akan menjadi pihak yang paling terdampak dengan kebijakan ini. Masyarakat kelas menengah ke bawah akan menurun apabila lockdown dilakukan.
"Pendapatan kalangan menengah bawah pastinya akan terdampak bahkan jauh lebih besar tekanannya dibandingkan kelas atas jika lockdown dilakukan. Kesehatan masyarakat tentu penting, tapi perlu dicatat, apakah pemerintah siap menanggung pendapatan kelas bawah yang hilang," ungkap Peneliti Indef Bhima Yudhistira kepada wartawan, Kamis 19 Maret 2020.
"Kita tidak bisa hanya bicara lockdown tanpa melihat konsekuensi ke orang miskin," tegasnya.
Bhima mengatakan masyarakat yang berada di garis kemiskinan kebanyakan merupakan pekerja di sektor informal, yang mendapatkan pendapatannya harian di luar rumah. Dia memberi contoh pengemudi ojek online (ojol) ataupun pedagang kaki lima, kalau lockdown dilakukan bagaimana mereka bisa bekerja dan mendapatkan uang.
"Pekerja di sektor informal sebut saja driver ojol, dan pedagang kaki lima tidak siap di-lockdown karena mereka bekerja di luar rumah," ungkap Bhima.
Dia memberikan contoh, sebutlah penghasilan pengemudi ojol Rp 100 ribu per hari, apabila lockdown dilakukan selama dua minggu saja maka para pengemudi akan kehilangan uang pendapatan Rp 1,4 juta. Sementara itu, mereka masih harus menanggung cicilan motor, tagihan listrik, hingga sewa kontrakan.
"Bayangkan dalam satu hari penghasilan ojol rata rata 100 ribu, per orang akan kehilangan Rp 1,4 juta jika asumsi lockdown dilakukan dua minggu. Mereka harus bayar utang cicilan motor, biaya listrik, kontrakan dan pengeluaran rutin lainnya," papar Bhima.
