Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menggelar rapat terbatas soal percepatan ekonomi menghadapi tekanan virus Corona dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju melalui teleconference.
"Pertama, kita berada pada situasi yang tidak biasa kita berada pada situasi yang berbeda baik karena yang berkaitan dengan perlambatan ekonomi baik yang berkaitan dengan pandemi Corona COVID-19," ujar Jokowi melalui video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin 16 Maret 2020.
"Pertama yang sangat penting yang berkaitan dengan kesehatan saya mengajak kita semuanya untuk yang berkaitan dengan program program yang ada agar dalam rangka mengedukasi masyarakat semuanya diarahkan agar berkaitan, bisa berkaitan dengan yang ada hubungannya dengan COVID-19," sambungnya.
Kemudian, Jokowi juga meminta kepada Mendagri untuk menginfokan kepada kepala daerah agar hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait COVID-19.
"Sebagai contoh mendagri, memberitahukan kepada kepala daerah agar hati-hati membuat policy agar tak menimbulkan kepanikan masyarakat. Policy-nya bisa tepat sasaran agar mengurangi pertemuan pertemuan, mengurangi meeting2 sehingga kita kurangi dampak COVID-19," kata Jokowi.
Kepada Mendikbud, Jokowi meminta keputusan meliburkan sekolah harus benar-benar diperhatikan.
"Kemudian juga Mendikbud, yang berkaitan dengan sekolah tolong dilihat setiap daerah memiliki kekhususan sendiri sehingga keputusan meliburkan sekolah betul betul harus dihitung betul. Kalau memang sudah diperlukan silakan tapi yang paling penting kita harus mulai belajar dari rumah," ujarnya.
Jokowi juga meminta perusahaan-perusahaan untuk menerapkan kerja dari rumah (work from home) dan beribadah di rumah. Hal itu dilakukan untuk mengurangi interaksi publik guna mencegah penyebaran Corona.
"Kemudian untuk perusahaan perusahaan juga bisa menerapkan bekerja dari rumah. Dan juga beribadah di rumah. ini sekali lagi untuk mengurangi pergerakan karena social distancing penting sekali sehingga kita harapkan kita bisa selesaikan yang berkaitan dengan COVID-19," kata Jokowi.
Kepada para menteri, Jokowi mengatakan untuk menahan anggaran yang tidak perlu.
"Kita berada pada situasi yang tidak seperti biasanya. Yang paling penting menteri harus berani menahan anggaran dari program yang ada sehingga anggaran yang ada diarahkan sebesarnya untuk menolong rakyat: petani, buruh, guru, pengusaha, pekerja mikro kecil," ujarnya.
Kepada Menperin dan Menteri UKM, Jokowi meminta jangan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara untuk Menteri Desa, dia meminta kepala daerah dan kepala desa diarahkan ke cash for work.
"Kemudian yang berkaitan dengan kartu pra kerja, saya harapkan hari ini organisasi sudah selesai dan minggu ini kartu bisa dijalankan. Ini anggarannya Rp 10-12 triliun. Saya kira perpres sudah ada, organisasi agar bisa diselesaikan Kemudian yang berkaitan dengan PKH tahap kedua, ini yang berkaitan dengan Mensos tolong ini juga menyangkut nilai yang besar agar bisa segera dimulai, tolong juga dilihat kemungkinan apakah menkeu bisa perkuat PKH ini sehingga bisa memperkuat daya beli sehingga kita harapkan perlambatan ekonomi tidak terlalu besar nantinya," tutur Jokowi.
