Dukungan terhadap UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kali ini datang dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Bahkan mereka berharap agar segera disahkan. Draft RUU tersebut telah diserahkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke DPR, 12 Februari lalu.
Sikap mendukung dari DPP KNPI tersebut dinyatakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP KNPI yang dihadiri 34 pimpinan DPD Provinsi di Jakarta, Minggu 23 Februari 2020
"Sengaja kami mengumpulkan 34 pimpinan provinsi DPD KNPI seluruh Indonesia dalam forum rakornas, untuk membahas secara detail dan seksama perihal RUU Omnibus Law ini agar kami dapat mengkaji dan menyepakati kebijakan strategis ini," ujar Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajrieansyah, Jakarta, Minggu 23 Februari 2020.
Omnibus law, menurut Fajrie, merupakan cara pemerintahan Joko Widodo menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Membuat dan mengesahkan UU Omnibus Law bersama DPR merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia yang 2045 ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi dunia.
"KNPI Se-Indonesia menyatakan secara bulat mendukung rencana pemerintah. Hasil pemaparan dan kajian kami para pemuda seluruh Indonesia akan kami sampaikan langsung ke Presiden Jokowi," ucapnya.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga menyebut, berbagai aturan di Indonesia saat ini dapat dinilai belum ramah terhadap investasi. Berdasarkan Ease Business Survey oleh World Bank, lanjut Fajrie, kemudahan izin usaha Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara.
Posisi tersebut berada jauh di baaah Singapura yang berada di posisi ke-2, Malaysia posisi ke-12 dan Thailand di posisi ke-21. Selain itu, persoalan lain adalah tenaga kerja.
"Adanya keperluan tenaga kerja yang terampil, berkompeten sehingga mampu bersaing di dalam pasar tenaga kerja global. Untuk itu, dibutuhkan suatu aturan yang dapat merangkul semua yang hanya dapat dilakukan oleh omnibus law," ucapnya.
