Berbagai utang yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang bergerak dalam bidang konstruksi sarana dan prasarana mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VI. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan plat merah tersebut minim untung walaupun telah dibanjiri proyek-proyek pembangunan prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
DPR RI Komisi VI menyampaikan kritik tersebut pada saat rapat dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VI dan lima perusahaan BUMN Karya yaitu PT Wijaya Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT PP (Persero) Tbk.
"Di era kepemimpinan Pak Jokowi proyek infrastruktur ini sangat banyak tapi kok utang tumbuh dua kali lipat bahkan lebih?" tutur anggota DPR Komisi VI fraksi Golkar Lamhot Sinaga pada Senin, (17 Februari 2020).
