Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menegaskan pemerintah sudah melakukan langkah untuk mengantisipasi jika ISIS eks WNI menyelinap masuk ke Indonesia. Pemerintah juga akan mewaspadai jalur-jalur perbatasan.
"Kita sudah antisipasi dengan baik, maka dari Imigrasi, dari seluruh aparat yang berada di border, di perbatasan itu akan memiliki awareness yang lebih tinggi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.
Dia mengatakan antisipasi didahului dengan verifikasi data. Pemerintah akan mendata 689 kombatan dan keluarganya yang saat ini tersebar di sejumlah negara di Timur Tengah oleh tim gabungan dari BIN, BNPT, dan Kepolisian.
"Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah melakukan verifikasi, pendataan secara detail. Nanti akan dikirim dari tim dari Indonesia untuk melihat, mendata secara detail siapa-siapa itu yang dari jumlah 689 dari anak-anak, ibu-ibu, dan kombatannya, itu nanti akan kita data dengan baik. Setelah kita data, pasti kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi perembesan," tuturnya.
Sementara, untuk kombatan yang berhasil menyelinap, Moeldoko mengatakan akan diadili secara hukum. Hal itu, kata dia, sudah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.
"Berikutnya ada UU yang memang kemarin dalam kajian di rapat dengan Presiden ada UU yang mengatakan satu, tentang kewarganegaraan, yang kedua tentang siapa saja yang sudah punya niat itu sudah bisa diadili," kata Moeldoko.
"Jadi karena mereka ke sana dalam rangka bergabung dengan ISIS, sebuah organisasi terorism, nah itu sudah masuk kategori. Begitu pulang ya ada langkah-langkah penegakan hukum. Nanti bagaimana kelanjutannya, pasti ya seperti apa yang berjalan di Indonesia," sambung dia.
