Di Lamongan ratusan petani tambak turun tangan menolak Permentan No 1 Tahun 2020. Hal itu kemudian mendapat tanggapan dari Kementerian Pertanian. Permentan No 1 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian pun langsung turun mengatasi persoalan pupuk tersebut. Kepada petani tambak di Lamongan Kementerian Pertanian menjanjikan akan mengatasi persoalan pupuk yang dikeluhkan.
"Masalah pupuk subsidi akan segera kami selesaikan. Berkaitannya dengan pupuk, bersubsidi ini tidak ada masalah, jadi untuk jangka pendek, jatah padinya ditarik dulu untuk digunakan dalam waktu singkat," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP), Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, di Guest House Pemkab Lamongan, Jumat 7 Februari 2020.
Pernyataan kementan merespon upaya yang sudah dilakukan Pemkab Lamongan melalui Dinas Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, melobi Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dan demo para petani tambak Kabupaten Lamongan yang meminta alokasi tambahan pupuk bersubsidi.
"Kami berkunjung ke sini dengan harapan permasalahan bisa teratasi dan akan segera kita tindaklanjuti. Alhamdulillah sekarang sudah solusi, semuanya bisa menerima," kata Sarwo Edhy.
