Gerinda yang merupakan salah satu partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Pilkada 2017 lalu memandang persoalan yang ada di proyek tersebut hanya mengenai administrasi.
“Kalau belum ada (persetujuan) itu betul tapi kan persoalannya hanya administrasi yang sekarang diproses pemerintah,” kata Anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta Syarif pada Rabu 5 Februari 2020.
Karenanya, pihak Gerindra mempertanyakan potensi kepercayaan publik yang hilang karena minimnya koordinasi antara DKI dengan Kementerian Sekretaris Negara soal revitalisasi sisi selatan Monas.
Hal itu diucapkan demi menanggapi pernyataan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta yang menilai kepercayaan publik dapat menurun akibat mis-komunikasi ini.
Persoalan tersebut diharapkan oleh Syarif jangan dijadikan tolok ukur mengenai kepercayaan publik kepada Pemprov DKI.
“Sampai saat ini masyarakat mendukung kok rencana itu, justru revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI dapat mempercantik dan memperindah kawasan Monas,” ujar Syarif.
Menurut dia, hasil proyek tersebut dinanti banyak masyarakat.
Apalagi proyek tersebut diklaim akan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Monas hingga 11 persen dari yang sudah ada saat ini.
“Di sana kan ada kolam dan plaza, itu bagus menurut kami. Secara perencanaan hanya persoalan administrasi saja kok,” jelasnya