Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengancam akan mencopot direktur dan komisaris perusahaan pelat merah yang memiliki indikator kinerja atau key performance indicator (KPI) buruk.
"Kalau tidak siap berubah, KPI tidak jelas kami copot saja," tutur Erick dalam video conference, Kamis 18 Juni 2020.
Baca Juga: Ini Cara Menaker Antisipasi Tambahan Pengangguran Hingga 5 Juta Orang
Erick menyatakan pandemi virus corona akan mengubah operasional bisnis perusahaan, termasuk BUMN.
Dia bilang perusahaan harus mengubah sistemnya menjadi serba digital agar bisa berkompetisi dan bertahan di era sekarang.
"Penyebaran virus corona memaksa untuk go digital. Tantangannya adalah memperbaiki supply chain dan logistik, lalu digital itu," ujar Erick.
Lebih lanjut, Erick berharap BUMN ke depannya juga bisa mandiri dengan tak mengandalkan lagi bahan baku impor. Dengan demikian, perusahaan bisa memproduksi sendiri kebutuhan bahan bakunya di dalam negeri sehingga biaya operasional bisa lebih murah.
"Masa obat 90 persen impor, alat kesehatan 90 persen impor. Kalau sakit akhirnya mahal. Ini harus dipastikan. Paling tidak 50 persen-50 persen antara produk lokal dan impor. Tapi memang bertahap," jelas Erick.
Selain itu, Erick juga menargetkan BUMN tak lagi mendapatkan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam dua tahun ke depan atau pada 2022. Sebagai gantinya, operasional BUMN akan hidup dari satu persen dividen.
"Yang sudah disetujui Presiden (Joko Widodo) dan saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa kami tidak mau lagi APBN ke depan," katanya.
Baca Juga: KPK Sebut Kemitraan Startup Prakerja Bermuatan Konflik Kepentingan
Dia menyatakan upaya ini dilakukan agar visi Kementerian BUMN sama dengan korporasi. Artinya, masing-masing perusahaan harus menjaga agar dividen yang akan dikembalikan kepada negara semakin hari semakin besar.
