Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal. Mengenai aspek ketenagakerjaan yang dipersoalkan oleh kalangan buruh tersebut berada di Bab IV.
"RUU sendiri terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal yang terdiri dari (Bab I) ketentuan umum, (Bab II) maksud dan tujuan, (Bab III) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Bab IV tentang ketenagakerjaan," kata Airlangga dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang disiarkan langsung di akun YouTube DPR RI, Selasa 14 April 2020.
Untuk Bab V, kata dia, berisi pasal-pasal tentang perlindungan pemberdayaan UKM dan perkoperasian, Bab VI tentang kemudahan berusaha. Kemudian, sebut Airlangga, Bab VII terkait dengan riset dan inovasi, Bab VIII tentang pengadaan lahan, Bab IX perihal kawasan ekonomi.
"Bab X mengenai pemerintah pusat dan project strategis nasional. Bab XI terkait administrasi pemerintahan untuk cipta kerja, Bab XII pengenaan sanksi, Bab XIII ketentuan lain-lain, Bab XIV ketentuan peralihan dan Bab XV ketentuan penutup," ungkap Airlangga.
"Antara lain terkait dengan investasi dan perizinan sebanyak 80 pasal. Kemudian terkait dengan perizinan lahan 19 pasal, terkait dengan investasi dan project strategis nasional ada 16 pasal, terkait dengan UMKM dan koperasi ada 15 pasal, kemudahan berusaha 11 pasal, ketenagakerjaan 5 pasal, kawasan ekonomi 4 pasal, pengawasan dan sanksi 3 pasal, riset dan inovasi 1 pasal," papar Airlangga.
